KPU Memulai Rekapitulasi Suara Nasional Besok

KPU Memulai Rekapitulasi Suara Nasional Besok

KPU Memulai Rekapitulasi Suara Nasional Besok

 

KPU Memulai Rekapitulasi Suara Nasional Besok- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal memulai rekapitulasi suara tingkat nasional besok atau 9 Mei 2019. Rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat nasional itu akan dilaksanakan di Kantor KPU, Jakarta Pusat. Domino qiuqiu

"Kita rencanakan mulai sekitar tanggal 9 Mei atau tanggal 10 Mei," kata Komisioner KPU Viryan Aziz saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (8/5). Poker

Viryan menyampaikan rekapitulasi nasional akan dimulai usai penghitungan suara luar negeri di 130 PPLN rampung.

Saat ini, rekapitulasi suara luar negeri masih berjalan. Hingga Rabu (8/5) siang, pukul 12.06 WIB, baru 74 dari 130 wilayah kerja PPLN yang tuntas direkapitulasi.

Viryan mengatakan kemungkinan besar waktu penyelesaian rekapitulasi suara luar negeri meleset dari target. Seharusnya rekapitulasi luar negeri rampung hari ini, tapi masih ada beberapa PPLN yang belum selesai menghitung suara.

"Molor karena ada kondisi seperti itu. Kalau pun ini semua selesai, kan harus menunggu Kuala Lumpur yang melakukan pemungutan suara ulang untuk metode pos," katanya.

Sementara untuk rekapitulasi nasional, saat ini baru Provinsi Gorontalo yang sudah selesai dan siap diproses di tingkat nasional. Viryan mengatakan KPU akan menunggu beberapa provinsi lagi yang selesai untuk memulai penghitungan tingkat nasional.

"Iya [Gorontalo siap direkapitulasi di tingkat nasional], tapi kan tidak mungkin satu, harus ada beberapa provinsi sudah selesai," ucap dia.

KPU punya waktu hingga 22 Mei 2019 untuk merampungkan seluruh rekapitulasi suara Pemilu 2019, baik pilpres maupun pileg.

Meski Diprotes Oleh Bpn, Metro Tv Tetap Menjadi Penyelenggara Debat Pilpres

Meski Diprotes Oleh Bpn, Metro Tv Tetap Menjadi Penyelenggara Debat Pilpres

CANDUQQ- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menunjuk Metro TV sebagai televisi penyelenggara debat keempat Pilpres 2019 bersama SCTV dan Indosiar yang masuk Grup Elang Mahkota Teknologi (Emtek).

Penunjukan Metro TV sempat menuai protes dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena dianggap tidak netral dan condong mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma"ruf Amin.

"Untuk debat keempat, TV penyelenggaranya adalah Grup Emtek dan Metro TV," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (25/3).

Wahyu menyampaikan keputusan Metro TV menjadi penyelenggara sudah melalui pembahasan dengan dua timses. KPU juga sudah berkonsultasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pihaknya sudah tak lagi mempermasalahkan Metro TV sebagai penyelenggara.

Namun, BPN meminta Metro TV dan televisi lainnya untuk bersikap independen agar gelaran debat bisa meningkatkan kualitas pemilu.

"Kami ingin menegaskan jangan mencederai proses demokrasi, biarkan hasil debat menjadi rujukan masyarakat untuk menentukan pilihan. Tak boleh ada kecenderungan melakukan yang tak independen," ucap Ferry.

Agen Domino- Debat keempat Pilpres 2019 akan digelar 30 April 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta. Metro TV, SCTV, dan Indosiar ditunjuk sebagai penyelenggara.

Debat keempat akan mempertemukan Jokowi dan Prabowo dalam tema "Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional".

Sebelumnya BPN Prabowo-Sandi keberatan Metro TV jadi salah satu stasiun televisi yang menyelenggarakan debat keempat Pilpres 2019 pada 30 Maret mendatang. Keberatan tersebut terkait pemberitaan Metro TV yang dinilai tidak berimbang.

Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak telah menyampaikan keberatan tersebut ke KPU pada Kamis (21/3).

KPU-MENDAGRI SEPAKAT BENTUK TIM TUNTASKAN MASALAH WNA IKUT MASUK DPT

KPU-MENDAGRI SEPAKAT BENTUK TIM TUNTASKAN MASALAH WNA IKUT MASUK DPT

CANDUQQ- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sepakat untuk membentuk tim bersama yang akan berkoordinasi dengan Bawaslu guna menyelesaikan persoalan masuknya warga negara asing (WNA) dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

Untuk memastikan masalah WNA dalam DPT sudah selesai, kami sepakat dengan Dukcapil membentuk desk bersama. Jadi ada tim teknis mewakili KPU-Dukcapil dan berkoordinasi dengan Bawaslu, kata Komisioner KPU Viryan Azis di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat 8 Maret 2019.

Viryan mengatakan inti dari pembentukan tim adalah agar jangan sampai ada orang yang tidak memiliki hak pilih di Indonesia, dalam hal ini WNA, dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu. Menurutnya, tim itu akan bekerja selama sepekan kedepan.

"Jika terdapat temuan WNA lain masuk DPT maka penyelesaian akan dilakukan oleh tim tersebut," ucap Viryan.

Terkait simpang siurnya jumlah WNA dalam DPT, Viryan mengungkapkan bahwa data temuan terus bergerak. Dia berharap dengan adanya tim bersama, maka sinkronisasi penyelesaian persoalan WNA dalam DPT akan lebih baik.

Lebih jauh Viryan mengungkapkan, ada beberapa contoh penyebab WNA masuk dalam DPT. Salah satunya ketika WNA wanita yang menikah dengan WNI laki-laki. Dengan demikian nama WNA wanita itu masuk dalam Kartu Keluarga.

"Karena dibawah kepala keluarga yang merupakan seorang WNI, maka nama wanita WNA itu secara tidak sengaja kemudian diikutsertakan dalam DPT, padahal masih berkewarganegaraan asing," terang Viryan.

Respons Dukcapil Kemendagri

Agen Domino- Sementara itu terkait pembentukan tim bersama, Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan nantinya siapapun yang menemukan kembali adanya WNA masuk dalam DPT dapat melaporkan kepada tim tersebut.

"Nanti tim itu berkantor di KPU, mulai Senin. Mulai dari staf Dukcapil, KPU, Bawaslu kumpul disana agar lebih efektif dan cepat selesai," jelasnya.

Sebelumnya, Dukcapil menemukan adanya 103 WNA dari 1.068 WNA pemilik KTP elektronik yang namanya masuk dalam DPT Pemilu. Setelah diverifikasi KPU RI, hanya terdapat 101 WNA dari 103 data itu, yang masuk dalam DPT.

Secara terpisah, Bawaslu juga melakukan penyisiran terhadap keberadaan WNA dalam DPT. Hasilnya Bawaslu menemukan 158 WNA masuk dalam DPT. Seiring dengan temuan Bawaslu, KPU juga menyatakan menemukan lagi 73 WNA dalam DPT.

KPU MENETAPKAN DEBAT TERAKHIR PILPRES 2019 DIGELAR 13 APRIL

KPU MENETAPKAN DEBAT TERAKHIR PILPRES 2019 DIGELAR 13 APRIL

CANDUQQ- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah tanggal pelaksanaan debat Pilpres 2019 putaran kelima digelar pada hari terakhir masa kampanye, yakni 13 April 2019.

Penetapan itu dilakukan usai pengundian yang dilakukan bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma"ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"Jadi Debat Kelima Pilpres 2019 akan dilaksanakan pada 13 April 2019," kata Ketua KPU Arief Budiman usai melakukan pengundian di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (26/2).

Arief menjelaskan pengundian tanggal penyelenggaraam debat kelima dilakukan karena dua timses belum kunjung menemui kata sepakat. Selama ini, sambungnya, ada dua tanggal yang diajukan untuk penyelenggaraan debat pamungkas Pilpres 2019 yaitu 9 April dan 13 April.

Dalam kesempatan itu, KPU juga menentukan tempat gelaran debat pamungkas Pilpres 2019 tersebut.

"Debat kelima akan dilaksanakan di Hotel Sultan," ujar Arief.

Penentuan tanggal debat kelima melengkapi daftar jadwal penyelenggaraan debat kandidat. Sebelumnya KPU telah merilis jadwal dan tema debat pertama hingga keempat.

Agen Domino- Debat Kelima Pilpres 2019 akan kembali mempertemukan dua kandidat capres-cawapres. Debat akan mengangkat tema "Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan, dan Investasi".

Sehari setelah debat terakhir Pilpres tersebut, proses pemilu 2019 memasuki masa tenang yakni 14-16 April 2019. Setelah itu proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pad 17 April 2019.

Hasil dari pemungutan suara itu akan direkapitulasi dan ditetapkan di tingkat nasional kurun waktu 25 April - 22 Mei 2019.

KPU MEMBATALKAN PAJANG DAFTAR CALEG MANTAN KORUPTOR DI TPS

KPU MEMBATALKAN PAJANG DAFTAR CALEG MANTAN KORUPTOR DI TPS

CANDUQQ- Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal memajang daftar calon anggota legislatif mantan terpidana kasus korupsi pada setiap tempat pemilihan suara (TPS) saat hari pemungutan suara 17 April mendatang. Padahal KPU sudah merencanakan memasang nama caleg eks koruptor di seluruh TPS.

Rencana sebelumnya diutarakan setelah KPU membeberkan 49 caleg nama mantan koruptor yang maju di Pemilu 2019 beberapa waktu lalu.

"Tidak (diumumkan di TPS), kita umumkan saja (lewat media massa). Terserah pemilih yang menilai mau pilih atau tidak," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/2).

Ilham tak merinci alasan pembatalan hal tersebut. Namun ia memastikan pengumuman daftar tersebut bertujuan untuk memberi informasi ke publik, bukan untuk mempermalukan atau melarang memilih.

Pengumuman caleg mantan koruptor dilakukan KPU berlandaskan Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal itu mewajibkan mantan napi mengumumkan statusnya jika ingin ikut mendaftar sebagai caleg.

Di sisi lain saat ini KPU sedang melakukan pemutakhiran data. Kemungkinam besar daftar caleg mantan koruptor akan bertambah.

"Pokoknya nambah. Kalau Perludem kemarin tambah empat belas, mungkin kita lebih. Sekarang sedang kita klarifikasi dan verifikasi lagi lebih dalam," tuturnya.

Agen Domino- Sebelumnya, KPU telah membeberkan data 49 caleg mantan koruptor ke publik. Sebanyak 9 caleg eks koruptor merupakan caleg DPD, 16 caleg DPRD Provinsi, dan 24 lainnya caleg DPRD kabupaten/kota. Sementara itu tak ada caleg DPR RI yang tercatat sebagai eks koruptor.


Berdasarkan partai, Partai Golkar merupakan partai dengan caleg eks koruptor terbanyak yakni 9 orang. Kemudian disusul Partai Gerindra dengan 6 caleg eks koruptor.


Kemudian Partai Hanura 5 orang, Partai Demokrat 4 orang, Partai Berkarya 4 orang, dan PAN 4 orang. Selanjutnya Partai Garuda 2 orang, PKPI 2 orang, Perindo 2 orang, PDIP 1 orang, PBB 1 orang, dan PKS 1 orang

CANDUQQ | DUKUNG KPU, BPN SEBUT DEBAT CAPRES HAMBAR KARENA SOAL PERTANYAAN SUDAH BOCOR

DUKUNG KPU, BPN SEBUT DEBAT CAPRES HAMBAR KARENA SOAL PERTANYAAN SUDAH BOCOR

CANDUQQ- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan sebelum debat capres. Menurutnya, kualitas debat akan menjadi lebih menarik tanpa bocoran soal. Adapun debat kedua akan digelar pada 17 Februari mendatang.

"Debat kemarin terasa hambar karena sepertinya yang diberikan KPU ke paslon bukan lagi kisi-kisi tapi pertanyaan yang utuh, redaksinya terdengar sama," kata Juru Bicara Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman di Posko Direktorat Advokasi BPN, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1).

Habiburokhman mengatakan masyarakat Indonesia sebagai pemilih harus bisa mendapatkan paparan visi misi program setiap kandidat yang komprehensif. Adanya bocoran soal, kata dia, membuat paparan kandidat tak optimal.

"Bahwa rakyat pemilih adalah pemangku kepentingan utama Pemilu. Mereka harus diberikan kesempatan untuk menilai kualitas capres dalam berdebat dan menyampaikan visi misi," tutur Habiburokhman.
Habiburokhman mengklaim ketiadaan kisi-kisi pertanyaan ini sejalan dengan kemauan masyarakat Indonesia. Klaim ini ia sampaikan berdasarkan banyaknya jumlah retweet di Twitter terkait petisi online yang ia buat.

"Tadi pagi saya bikin petisi online di Twitter minta KPU tidak lagi berikan kisi-kisi pada debat berikutnya, dalam waktu singkat petisi tersebut sudah di-retweet ratusan orang," kata Habiburokhman.

Agen Domino- Habiburokhman juga menyarankan agar KPU mengevaluasi kinerja moderator dalam debat. Menurutnya, moderator harus bisa tegas dalam membatasi dan mengingatkan setiap kandidat apabila pertanyaan atau jawaban tidak sesuai dengan konteks topik.

Ia memberikan contoh moderator yang diam saja saat Jokowi mempertanyakan mantan narapidana korupsi dari Partai Gerindra yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif.

"Itu pertanyaan personal yg seharusnya ditegur moderator," kata Habiburokhman.

Senada, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma"ruf, Moeldoko juga mengapresiasi keputusan KPU tidak lagi memberikan bocoran kisi-kisi pertanyaan debat.

CANDUQQ | KPU BANTAH KISI - KISI BIKIN DEBAT BERJALAN NORMATIF

KPU BANTAH KISI KISI BIKIN DEBAT BERJALAN DENGAN NORMATIF

CANDUQQ- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membantah kebijakan memberikan kisi-kisi membuat jawaban pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi normatif dalam debat capres perdana Kamis malam (17/1).

Pernyataan itu menyikapi tanggapan sejumlah pihak yang menilai debat perdana Pilpres 2019 kurang greget karena pemberian kisi-kisi.

Ia mengatakan para kandidat pada dasarnya tidak mengetahui bakal menerima pertanyaan yang mana meski telah diberikan kisi-kisi sebelumnya. Arief menegaskan setiap pasang calon juga diberikan pertanyaan calon lainnya di luar kisi-kisi.

"Bahwa kandidat itu jawabannya normatif dan datar, itu sudah urusan kandidat. Tapi kan tidak cukup dia menjawab, paslon lain menanggapi, tidak cukup hanya menanggapi, dia dikasih menjawab tanggapan," kata Arief di Gedung KPU, Jumat (18/1).

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid menyatakan debat capres perdana kurang greget dan mensinyalir hal itu disebabkan oleh pemberian kisi-kisi.

Menurut Hidayat, pemberian kisi-kisi tidak seperti yang diharapkan dapat mengeksplorasi jawaban kedua kandidat. Serupa, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan banyak diamnya cawapres nomor urut 01 Maruf Amin karena tersandera kisi-kisi.

Agen Domino- Meski membantah kisi-kisi membuat debat normatif, Arief menyatakan KPU terbuka terhadap masukan dan evaluasi masyarakat. Kebijakan memberikan kisi-kisi kepada paslon pada debat mendatang masih menunggu rapat evaluasi, Senin (21/1).

Sementara itu, mengenai diamnya Maruf, Arief menyatakan KPU menyiapkan ruang sepenuhnya bagi para calon wakil presiden dalam debat ketiga.

Debat pertama tadi malam diikuti kedua pasang capres dan cawapres. Sementara pada debat kedua hanya akan melibatkan capres saja.

CANDUQQ | BAWASLU MENOLAK GUGATAN OSO SOAL PIDANA PEMILU KPU

BAWASLU MENOLAK GUGATAN OSO SOAL PIDANA PEMILU KPU

CANDUQQ- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

OSO sebelumnya melaporkan KPU melanggar pidana pemilu dalam proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Pemilu 2019. Hal itu menyusul keputusan KPU mencoret OSO dari DCT tersebut.

"Laporan nomor 12/LP/PL/RI/00.00/XII/2018 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu," kata Ketua Bawaslu Abhan lewat Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan, Kamis (10/1).

Abhan mengatakan putusan ini merupakan kajian Bawaslu sejak OSO mengajukan laporan pada 13 Desember 2019.

Dihubungi terpisah, Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu Yusti Erlina menerangkan putusan tersebut tidak bisa digugat kembali karena tak memenuhi unsur pidana.

"Temuan yang tidak ditindaklanjuti atas verifikasi calon. Sementara ini yang dipersoalkan adalah tidak ditindaklanjutinya putusan oleh KPU. Jadi kasus ini tidak terpenuhi unsur," kata Erlina saat dihubungi, Kamis (10/1).

Selain putusan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu juga mengeluarkan putusan gugatan pelanggaran administrasi oleh KPU yang dilayangkan oleh OSO melalui kuasa hukumnya.

Agen Domino- Pada Rabu (9/1), Bawaslu memenangkan gugatan OSO tersebut. Bawaslu memerintahkan KPU memasukkan OSO ke DCT Anggota DPD Pemilu 2019. Namun Bawaslu membuat syarat OSO harus mundur dari Hanura.

"Memerintahkan terlapor [KPU] untuk menetapkan OSO sebagai calon terpilih Pemilu 2019 apabila mengundurkan diri sebagai pengurus parpol paling lambat satu hari sebelum penetapan terpilih anggota DPD," ucap Ketua Majelis Hakim Abhan membacakan putusan di Kantor Bawaslu, Rabu (9/1).

Perseteruan OSO dan KPU dimulai saat Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2019 diterbitkan. Nama OSO dicoret dari DCS merujuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Pasal 128 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 23 Juli 2018.

Dalam putusan itu MK mengatakan calon anggota DPD tidak boleh terlibat partai politik.

KPU sudah memberikan toleransi ke OSO untuk mundur dari Hanura jika tetap ingin maju sebagai caleg DPD. Namun OSO tak menggubris hal itu dan malah mengajukan gugatan ke Bawaslu.

CANDUQQ | KPU RESMI MEMBATALKAN SOSIALISASI VISI MISI CAPRES - CAWAPRES

KPU RESMI MEMBATALKAN SOSIALISASI VISI MISI CAPRES - CAWAPRES

CANDUQQ- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan pihaknya tak akan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari.

Arief menyebut keputusan ini diambil pada Jumat (4/1) malam usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon.

"Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Arief ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).

Keputusan KPU ini, kata Arief, karena kedua tim paslon tidak sepakat terkait sosok yang akan membacakan visi misi tersebut.

Sebelumnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma"ruf Amin meminta agar pembacaan visi dan misi bisa diwakilkan kepada timses agar efektif, sementara tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkukuh agar pembacaan dilakukan oleh kedua pasangan capres dan cawapres.

Arief mengatakan KPU agak kerepotan jika harus memfasilitasi hal yang tak disepakati masing-masing pihak.

"Ya salah satunya KPU agak kerepotan kalau memfasilitasi keinginannya agak berbeda-beda, KPU memutuskan kalau sosialisasi bisa dilakukan oleh masing-masing paslon di tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri," katanya.

Agen Domino- Dia juga menyebut tak ada kewajiban atau aturan khusus yang mengharuskan kegiatan sosialisasi itu. Ide menggelar sosialisasi itu muncul saat KPU dan kedua tim pasangan calon membicarakan soal debat yang di dalamnya juga terdapat penyampaian visi misi.

"Enggak ada, enggak ada keharusan. Yang diatur di UU ya debat 5 kali," kata Arief.

"Ide itu sebenarnya dari KPU dan dari paslon. Yah, waktu itu sebenarnya kami bareng-bareng mendiskusikan. Waktunya kan mepet kalau (penyampaian visi-misi) pas debat. Pertama sangat singkat, kedua diatur, harus gini harus gitu. Kami cari suasana yang lebih rileks. Kalau begitu kami bikin sosialisasi saja, KPU bisa fasilitasi," katanya.

Namun saat ide itu muncul, KPU juga mensyaratkan kedua tim harus sepakat terkait waktu, tempat, dan semua hal yang berkaitan dengan sosialisasi ini. Jika tak ada kesepakatan maka sosialisasi itu digelar masing-masing kubu saja.

"KPU selalu mengatakan semua harus sepakat. Kalau enggak, agak repot KPU. Karena (masing-masing) masih punya ide yang beda, sosialisasi diputuskan dilakukan masing-masing paslon," kata dia.

CANDUQQ | DIMINTA JADI PANELIS DEBAT, KPK TANYA SOAL POTENSI LANGGAR UU

DIMINTA JADI PANELIS DEBAT, KPK TANYA SOAL POTENSI LANGGAR UU

CANDUQQ- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku tengah mengonfirmasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terkait permintaan menjadi tim panelis debat perdana pasangan calon presiden-wakil presiden. Agus mengatakan ingin memastikan apakah permintaan menjadi salah satu panelis debat tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kami masih tanyakan ke KPU soal itu," kata Agus.

KPK, kata dia, telah melakukan kajian terhadap permintaan KPU melalui surat tertanggal 28 Desember 2018 perihal permohonan kesediaan menjadi tim panelis debat ke-1 pada Pemilu 2019. KPU meminta agar pimpinan KPK bersedia menjadi panelis untuk debat pertama dengan tema: hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme.

Dalam kajian yang dilakukan di internal KPK, kata Agus, kehadiran pimpinan KPK berpotensi melanggar UU Pemilu. Bahwa debat pasangan calon presiden-wakil presiden berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf h UU Pemilu adalah termasuk salah satu metode kampanye pemilu.

Agus menyebut, Pasal 280 ayat (2) huruf e UU Pemilu mengatur larangan kampanye, yang salah satunya adalah larangan mengikut sertakan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK adalah Pejabat Negara. Pelanggaran terhadap larangan Pasal 280 ayat (2) huruf e tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu merupakan Tindak Pidana Pemilu.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, kami menyarankan agar permohonan tersebut tidak perlu dipenuhi," kata Agus, mengutip bunyi kajian internal KPK.

Menurut Agus, sampai saat ini pihaknya belum menerima jawaban dari Ketua KPU mengenai permintaan penjelasan potensi melanggar UU Pemilu bila pimpinan KPK menjadi panelis debat.

"Saya tanya Ketua KPU lewat Sekjen KPU belum dijawab," ujar dia.

Agen Domino- Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku sepakat bila salah satu pimpinan lembaga antikorupsi menjadi panelis debat pasangan calon presiden-wakil presiden dalam Pemilu 2019.

Saut mendorong Ketua KPK Agus Rahardjo yang hadir menjadi salah satu panelis debat perdana yang digelar KPU 17 Januari mendatang. Namun, Saut mengatakan pihaknya masih membahas permintaan menjadi panelis debat tersebut.

"Saya sependapat untuk Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) hadir. Tapi kami mau bahas dulu dengan pimpinan lain," kata Saut

Diketahui, KPU menetapkan tujuh dari delapan panelis debat perdana Pilpres 2019 yang bakal digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, 17 Januari 2019. Tujuh nama itu adalah Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Bagir Manan (Mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), dan Bivitri Susanti (Ahli Tata Negara).

Lalu ada Adnan Topan Husodo (Koordinator Indonesia Corruption Watch), Bambang Widjojanto (Mantan Wakil Ketua KPK), dan Margarito Kamis (Ahli Tata Negara). Kemudian satu orang lagi dari unsur pimpinan KPK yang masih dalam tahap konfirmasi.

Debat perdana akan menjadi ajang capres dan cawapres beradu gagasan dalam bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

CANDUQQ | DANA SUMBANGAN KAMPANYE JOKOWI RP 55 M , PRABOWO RP 56 M

DANA SUMBANGAN KAMPANYE JOKOWI RP 55 M , PRABOWO RP 56 M

CANDUQQ-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mencatat Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari seluruh peserta pemilihan umum (Pemilu).

Untuk pemilihan calon presiden-wakil presiden, sumbangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tercatat lebih besar dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma"ruf Amin.

Hal ini disampaikan pihak KPU RI dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/1).

"Yang disampaikan ke KPU pusat yakni peserta, parpol tingkat nasional dan capres-cawapres," ujar Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari.

Berdasarkan data yang diterima KPU dari masing-masing kandidat capres-cawapres tercatat laporan awal dana kampanye (LADK) tim Kampanye Jokowi-Ma"ruf yang diserahkan pada September 2018 lalu sebesar Rp11.901.000.000, sedangkan LPSDK Rp44.086.176.801. Total dana kampanye Jokowi-Ma"ruf Rp55.987.176.801

Sedangkan LADK yang diserahkan tim kampanye Prabowo-Sandiaga pada September 2018 sebesar Rp2.000.000.000, sedangkan LPSDK Rp54.050.911.562. Total dana kampanye Prabowo-Sandi Rp56.050.911.562

Agen Domino- Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad Afifudin mengatakan pihaknya akan mengecek secara rinci terkait jumlah dana yang masuk dari masing-masing penyumbang kepada peserta pemilu.

Sebab aturan menyebut bahwa sumbangan perseorangan batas maksimalnya adalah Rp2,5 miliar. Sedangkan dari lembaga atau perusahaan sebesar Rp25 miliar.

Selain itu pihaknya juga akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan.

Afif mengatakan waktu yang dibutuhkan untuk mengecek laporan tersebut sekitar satu minggu.

"Jika terdapat keganjilan akan kami sampaikan ke publik," ujar Afif.

CANDUQQ | KPU PERSILAKAN ORMAS GELAR ACARA LIBATKAN PASLON PILPRES 2019

KPU PERSILAKAN ORMAS GELAR ACARA LIBATKAN PASLON PILPRES 2019

CANDUQQ- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menyatakan bahwa setiap organisasi atau kelompok mana pun boleh menghelat acara yang melibatkan kedua paslon peserta Pilpres 2019. Ilham mengatakan, acara tersebut boleh dilaksanakan asal memberitahu KPU selaku lembaga penyelenggara pilpres.

"Boleh. Silakan, cuma lapor sama kita. "kita mau mengadakan ini, Pak". Kan gitu aja sebenarnya," ucap Ilham di kantor KPU, Jakarta, Senin (31/12).

Hal terpenting yang harus diberitahu kepada KPU, kata Ilham, yakni isi kegiatan. Menurut Ilham, KPU tidak bisa melarang suatu organisasi atau kelompok jika ingin membuat acara dengan melibatkan kedua paslon kontestan Pilpres 2019. Apalagi jika isi kegiatannya adalah diskusi perihal visi dan misi masing-masing paslon.

Diketahui, Ikatan Dai Aceh berencana menghelat tes baca Alquran untuk pasangan calon peserta pilpres. Menurut Ilham, Ikatan Dai Aceh belum melapor kepada KPU untuk mengadakan acara tersebut.

"Enggak. Itu wacana," ucap Ilham.

Sebelumnya, Ikatan Dai Aceh berencana mengadakan tes baca Alquran capres-cawapres. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Da"i Aceh, Tgk Marsyuddin Ishak mengamini hasil tes baca Alquran tidak akan mempengaruhi pencalonan. Namun, dia Berharap tes itu dapat menyudahi politik identitas yang marak hingga saat ini.

"Untuk mengakhiri polemik keislaman capres dan cawapres, kami mengusulkan tes baca Alquran kepada kedua pasangan calon," kata Tgk Marsyuddin Ishak di Banda Aceh, Sabtu (29/12) seperti dikutip dari Antara.

"Tes membaca Alquran akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2019," kata Marsyuddin.

Kedua kubu paslon sudah angkat suara mengenai rencana Ikatan Dai Aceh itu. Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma"ruf Amin menyatakan siap menghadiri tes baca Alquran.

Agen Domino- Di sisi lain, Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sodik Mudjahid menganggap tes tersebut tidak perlu dilakukan.

Sodik mengamini pemahaman Alquran memang penting di negara Indonesia yang mayoritas masyarakat beragama Islam. Namun, dia menekankan lebih penting untuk mengamalkan isi Alquran di Indonesia daripada untuk sekadar uji kemampuan baca.

"Tapi yang sangat dan lebih penting adalah pemahaman terhadap isinya dan bagaimana mengamalkannya secara demokratis dan konstitusional di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45," ujar Sodik, Minggu (30/12).