JK Menegaskan Tak Semua Pengkritik Jokowi Kena Hukuman

JK Menegaskan Tak Semua Pengkritik Jokowi Kena Hukuman

JK Menegaskan Tak Semua Pengkritik Jokowi Kena Hukuman

 

JK Menegaskan Tak Semua Pengkritik Jokowi Kena Hukuman- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut rencana Menko Polhukam Wiranto membentuk tim hukum nasional untuk memantau tokoh yang mencaci Presiden Joko Widodo hanya berlaku bagi pihak yang terbukti melanggar. Menurut JK, tak semua orang yang mengkritik lantas dijatuhi hukuman.  Domino qiuqiu

"Tidak semua orang yang mengkritik kena hukum, tidak. Kalau yang pasti melanggar hukum baru mendapat ganjaran," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (7/5).

JK mengatakan wacana pembentukan tim itu berawal dari keprihatinan atas cacian terhadap Jokowi di media sosial yang diduga melanggar hukum. Sementara tak semua pelanggaran tertuang dalam aturan hukum yang berlaku selama ini.

"Ini kan karena teknologi baru, cara orang mencerca dengan medsos. Itu tidak semuanya tercantum dalam aturan-aturan yang sudah ada. Orang-orang yang buat hoaks, mencerca, kalau melanggar hukum ya harus mendapatkan ganjaran hukum," katanya.

Ia menegaskan bahwa aturan hukum itu berlaku bagi semua pihak, bukan hanya tokoh-tokoh tertentu. "Ya namanya hukum tidak pernah mengatakan hanya berlaku untuk tokoh, kan, tidak. Siapa saja," ucap JK.

Pemerintah sebelumnya berencana membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi tokoh yang melanggar dan melawan hukum.

Tim tersebut akan berisi para pakar hukum tata negara dan akademisi dari berbagi perguruan tinggi. Ia mengaku telah mengundang dan mengajak mereka bicara terkait pembentukan tim tersebut.

Pihaknya juga tidak akan membiarkan ada pihak yang mencerca hingga memaki Presiden Jokowi yang masih secara sah menjabat hingga Oktober 2019. (mr)

CANDUQQ | RAPAT EVALUASI JELANG PEMILU 2019, INI KATA WIRANTO

CANDUQQ- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan, Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menggelar rapat tingkat menteri, salah satu yang dibahas adalah evaluasi Pemilu 2019.

Rapat yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan beberapa perwakilan lembaga lainnya itu, berlangsung tertutup.

Namun, Wiranto masih enggan membeberkan terkait hasil evaluasi Pemilu 2019 itu. Dia hanya menegaskan rapat itu merupakan rutinitas yang dilakukan setiap Senin.

"Tadi rapat mengumpulkan Panglima, Kapolri, lalu beberapa organisasi dan Kementerian/Lembaga terkait dalam koordinasi. Tiap Senin," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Saat ditegaskan lagi hasil evaluasi Pemilu 2019? Dia hanya mengatakan situasi keamanan nasional terkendali.

"Ya oke-oke saja. Besok saja. (Ada rapat) Iya. Sekarang tenang-tenang saja dulu. Sudah aman, tentram, damai," kata Wiranto seraya meninggalkan kantornya.

Kata Mendagri

Agen Domino- Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan, ada evaluasi tahapan untuk Pileg dan Pilpres 2019. "Saya diundang untuk evaluasi tahapan-tahapan evaluasi Pileg dan Pilpres serentak," ucap Tjahjo.

Dia menuturkan, pihaknya melaporkan soal kesiapan para pemangku jabatan di seluruh daerah, dalam menyelenggarakan helatan pesta demokrasi 5 tahun sekali itu. Selain itu, mereka melaporkan apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh para pemangku jabatan.

Menurut Tjahjo, hal tersebut sudah dilakukan pihaknya dalam Rapat Koordinasi dengan camat dan pertemuan dengan semua kepala daerah, sehingga hari ini tinggal dilaporkan saja ke Wiranto.

"Kami menginstruksikan hasil rakor dengan Camat, hasil pertemuan dengan semua Kepala Daerah, apa-apa yang harus dibantu oleh Pemda sampai tingkat desa. Itu saja," pungkasnya.